unequalledmedia.com – Nintendo menyatakan bahwa kabar soal lobi ke pemerintah Jepang perihal generative AI tidak benar. Pernyataan ini muncul setelah sebuah unggahan politisi Jepang memicu kontroversi.
Asal Usul Tuduhan
Politikus Jepang, Satoshi Asano, mengunggah di media sosial bahwa Nintendo menghindari penggunaan generative AI dan aktif melobi pemerintah Jepang terkait regulasinya. Klaim ini menyatakan bahwa Nintendo berusaha melindungi aset kekayaannya melalui pengaruh politik. Namun, klaim tersebut segera mendapat tanggapan dari perusahaan.
Bantahan Resmi dari Nintendo
Melalui akun resmi di platform X, Nintendo menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menghubungi pemerintah Jepang mengenai generative AI. Mereka menegaskan bahwa klaim itu tidak berdasar. Nintendo juga menyampaikan bahwa mereka akan terus mengambil langkah hukum melawan pelanggaran hak kekayaan intelektual (IP), baik terkait AI maupun tidak.
Nintendo memperlihatkan sikap tegas: meskipun AI menjadi isu utama di industri kreatif, mereka membedakan antara pengembangan teknologi dan perlindungan karya. Bantahan itu sekaligus memperjelas bahwa perusahaan tidak menggunakan kanal politik untuk mempengaruhi regulasi AI.
Ralat dan Permintaan Maaf dari Asano
Setelah Nintendo menanggapi dengan pernyataan resmi, Satoshi Asano menarik unggahannya dan meminta maaf. Ia menyebut bahwa ia tidak cukup memverifikasi informasi sebelum mengunggahnya. Permintaan maaf itu meliputi pengakuan kesalahan atas penyebaran informasi yang menyesatkan dan komitmen untuk lebih berhati-hati di masa depan.
Implikasi & Relevansi Isu AI di Industri Game
Isu generative AI kini menjadi perdebatan hangat di dunia game. Beberapa pihak menganggap teknologi ini berpotensi menyederhanakan produksi aset digital, tetapi banyak juga yang mengkhawatirkan pelanggaran hak cipta dan erosi kreativitas.
Nintendo, sebagai salah satu perusahaan game besar, menunjukkan bahwa mereka tidak menolak teknologi itu sepenuhnya, tetapi memilih jalur kehati-hatian dan perlindungan atas karyanya. Pernyataan mereka juga mempertegas bahwa kontrol regulasi AI tidak selalu harus melalui lobi politik, melainkan bisa melalui kerangka hukum dan standar industri formal.